KALTIMHUB.com – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid absen dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa (15/9/2026). Ketidakhadiran ini terjadi setelah anak buahnya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
Dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan BUMD tersebut, Nusron diwakili oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Rapat itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, sempat menyinggung ketidakhadiran Nusron saat membuka rapat. "Yang saya hormati, saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya," kata Rifqi.
Seusai rapat, Ossy enggan menjelaskan alasan ketidakhadiran Nusron. Namun, ia menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta publik tidak berspekulasi.
"Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi," ujar Ossy.
Operasi senyap KPK tersebut diduga terkait pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk. Tim penindakan KPK mengamankan 17 orang dengan barang bukti uang mencapai ratusan miliar rupiah.
Beberapa pihak yang ditangkap di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lapri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung. Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, dan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq turut diamankan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pihaknya masih melakukan ekspose perkara untuk menetapkan status hukum para pihak yang diamankan. Hingga berita ini diterbitkan, Nusron belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui nomor telepon pribadinya.
