8 artikel
HukumKomisi II DPRD Samarinda meminta PT Wahana Abdi Tirtathenika Sejati dan Perumda Tirta Kencana mengutamakan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa agar tidak membebani APBD.
PolitikDPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda menata ulang struktur birokrasi agar lebih ramping. Langkah ini bertujuan menekan beban pemerintahan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
EkonomiDPRD Samarinda menegaskan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan harus tetap terjaga meski masa perpanjangan status tanggap darurat telah berakhir pada 21 September 2026.
EkonomiTarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dalam APBD Perubahan 2026 mengalami penyesuaian dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,3 triliun akibat realisasi parkir berlangganan yang belum maksimal.
EkonomiPenyusunan APBD Perubahan 2026 di Samarinda masih terkendala ketidakpastian dana kurang salur dari pemerintah pusat yang belum masuk dalam proyeksi pendapatan daerah.
PendidikanKomisi IV DPRD Samarinda mendesak perubahan mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru agar dilakukan setiap bulan, bukan lagi setiap tiga bulan sekali mulai tahun 2027.
HukumKomisi III DPRD Samarinda segera memanggil Area Manager PT PLN (Persero) untuk meminta penjelasan resmi terkait penyebab pemadaman listrik bergilir yang sering melanda sejumlah titik di Kota Samarinda.
UmumKomisi III DPRD Samarinda meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjelaskan perkembangan Sertifikat Laik Fungsi Terowongan Samarinda.