73 artikel ditemukan
EkonomiPenggunaan produk perawatan kulit dan layanan klinik kecantikan ternyata tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Konsumen perlu memahami bahwa setiap transaksi tersebut dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan.
EkonomiPembelian produk perawatan kulit dan layanan klinik kecantikan ternyata melibatkan unsur pajak. Ketentuan ini berlaku bagi barang serta jasa yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
EkonomiDPRD Samarinda menegaskan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan harus tetap terjaga meski masa perpanjangan status tanggap darurat telah berakhir pada 21 September 2026.
EkonomiPemerintah telah menghimpun pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp57,23 triliun secara kumulatif hingga Agustus 2026, yang mencakup berbagai instrumen pajak elektronik.
EkonomiPemerintah memastikan uang saku bagi peserta Program Magang Nasional 2026 bebas dari pajak penghasilan. Insentif pajak ini berlaku bagi peserta hingga Desember 2026.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak berencana menggelar pelelangan aset penunggak pajak secara serentak di tingkat nasional pada tahun depan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
EkonomiPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri hingga Agustus 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 53,9 persen secara tahunan dengan total nilai mencapai Rp314,8 triliun.
EkonomiDirektur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang di marketplace akan dimulai pada 1 Oktober 2026, meski pengumuman resmi DJP masih mencantumkan tanggal 1 November 2026.
EkonomiPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunda realisasi bantuan rumah ibadah melalui program Kukar Berkah tahun 2026. Penundaan ini dilakukan karena kondisi keuangan daerah yang belum memadai.
EkonomiTarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dalam APBD Perubahan 2026 mengalami penyesuaian dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,3 triliun akibat realisasi parkir berlangganan yang belum maksimal.
EkonomiPenyusunan APBD Perubahan 2026 di Samarinda masih terkendala ketidakpastian dana kurang salur dari pemerintah pusat yang belum masuk dalam proyeksi pendapatan daerah.
EkonomiPemerintah menghentikan sementara produksi 25 merek beras fortifikasi yang dinilai bermasalah. Selain moratorium, izin edar produk tersebut resmi dicabut dan pelaku usaha akan diproses secara hukum.