19 artikel ditemukan
PolitikDPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda menata ulang struktur birokrasi agar lebih ramping. Langkah ini bertujuan menekan beban pemerintahan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
PolitikDPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur belum menetapkan figur untuk kontestasi politik mendatang. Partai menginstruksikan seluruh kader untuk fokus bekerja melayani masyarakat sebelum menentukan kandidat yang akan diusung.
PolitikKetua DPP PDIP, Said Abdullah, meluruskan wacana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diusulkan minimal dua partai politik peserta pemilu, bukan dua fraksi di parlemen.
PolitikKetua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menjelaskan alasan partainya mendukung Prabowo Subianto dalam tiga pemilihan presiden berturut-turut sejak 2014 hingga 2024.
PolitikPresiden Prabowo Subianto menyinggung gaya komunikasinya yang gemar berpidato tanpa menggunakan teks. Ia menyebut pihak yang tidak menyukai cara tersebut hanyalah kalangan pakar dan elite.
PolitikPresiden Prabowo Subianto tiba di arena perayaan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/9) malam.
PolitikAnggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mempertanyakan kelanjutan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
PolitikPartai Demokrat menyatakan opsi ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu kini mengerucut pada angka 4 hingga 5 persen setelah pembahasan antarketua umum partai politik.
PolitikGubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara.
PolitikKetua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud klaim hak angket di daerah belum pernah terjadi di Indonesia - padahal dua preseden historis membuktikan sebaliknya.
PolitikKalimantan Timur masuk pendampingan khusus Kemendagri setelah polemik renovasi rumah jabatan Kaltim Rp25 miliar yang memuat kursi pijat dan akuarium.
PolitikGubernur Kaltim Rudy Masud berjanji mengevaluasi kinerja Pemprov setelah demonstrasi besar 21 April 2026 memaksa respons langsung kepala daerah.