22 artikel ditemukan
EkonomiAnggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan pelaksanaan pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai November 2026.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang di platform lokapasar akan dimulai pada 1 November 2026.
EkonomiPemerintah telah menghimpun pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp57,23 triliun secara kumulatif hingga Agustus 2026, yang mencakup berbagai instrumen pajak elektronik.
EkonomiPemerintah memastikan uang saku bagi peserta Program Magang Nasional 2026 bebas dari pajak penghasilan. Insentif pajak ini berlaku bagi peserta hingga Desember 2026.
EkonomiPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri hingga Agustus 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 53,9 persen secara tahunan dengan total nilai mencapai Rp314,8 triliun.
EkonomiDirektur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang di marketplace akan dimulai pada 1 Oktober 2026, meski pengumuman resmi DJP masih mencantumkan tanggal 1 November 2026.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak terus memperkuat regulasi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik guna mengoptimalkan penerimaan negara di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat.
EkonomiPemerintah mencatat penerimaan pajak ekonomi digital secara kumulatif mencapai Rp57,23 triliun hingga Agustus 2026, yang mencakup berbagai sektor transaksi elektronik nasional.
EkonomiPemerintah memastikan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi di lokapasar mulai berlaku efektif pada 1 November 2026. Kebijakan ini diterapkan setelah masa penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026.
EkonomiMenteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko guna mencegah berbagai kegiatan ilegal sejak dari hulu.
EkonomiKementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto hingga Agustus 2026.
EkonomiPemerintah mengevaluasi insentif pajak untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap investasi, lapangan kerja, dan produktivitas nasional.