12 artikel ditemukan
EkonomiAnggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan pelaksanaan pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai November 2026.
EkonomiCitizen Tax Jury dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pajak agar tercipta kontrak sosial yang lebih kuat antara negara dan masyarakat.
EkonomiPelaku usaha kini diwajibkan melaporkan data keuangan mereka melalui sistem Pelaporan Berbasis Pelaku Usaha (PBPK). Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pelaporan sektor bisnis.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) bersiap menerima data keuangan dari Penyelenggara Sistem Pembayaran (PBPK) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pajak.
EkonomiPemerintah berencana memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan regulasi bagi pelaku industri tekstil nasional untuk meningkatkan daya saing sektor tersebut.
EkonomiPenggunaan produk perawatan kulit dan layanan klinik kecantikan ternyata tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Konsumen perlu memahami bahwa setiap transaksi tersebut dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan.
EkonomiPembelian produk perawatan kulit dan layanan klinik kecantikan ternyata melibatkan unsur pajak. Ketentuan ini berlaku bagi barang serta jasa yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
EkonomiPemerintah memastikan uang saku bagi peserta Program Magang Nasional 2026 bebas dari pajak penghasilan. Insentif pajak ini berlaku bagi peserta hingga Desember 2026.
EkonomiPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri hingga Agustus 2026 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 53,9 persen secara tahunan dengan total nilai mencapai Rp314,8 triliun.
EkonomiPemerintah mencatat penerimaan pajak ekonomi digital secara kumulatif mencapai Rp57,23 triliun hingga Agustus 2026, yang mencakup berbagai sektor transaksi elektronik nasional.
EkonomiWakil Menteri Keuangan Juda Agung menetapkan tiga prioritas utama reformasi perpajakan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat fondasi perpajakan nasional setelah masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa berakhir.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak memastikan penyedia layanan pasar digital atau marketplace akan mulai memungut pajak penghasilan bagi para pedagang online mulai 1 Oktober 2026.