25 artikel ditemukan
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak terus memperkuat regulasi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik guna mengoptimalkan penerimaan negara di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat.
EkonomiPemerintah memastikan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi di lokapasar mulai berlaku efektif pada 1 November 2026. Kebijakan ini diterapkan setelah masa penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan kembali menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut Pajak Penghasilan pedagang online mulai 1 November 2026.
UmumSebanyak 58 pemerintah daerah menyatakan ketertarikan untuk mengadopsi inovasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau SISGITA milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
EkonomiBupati Jember Muhammad Fawait menjanjikan promosi jabatan bagi camat dan lurah yang berprestasi dalam mendorong realisasi penerimaan pajak daerah di wilayahnya.
EkonomiPT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah membayarkan dividen interim termin kedua sebesar Rp25 per saham pada 16 September 2026 dengan total nilai mencapai Rp3,07 triliun.
EkonomiSistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak kini mengintegrasikan data perpajakan berbasis keluarga. Integrasi ini dapat memengaruhi status SPT tahunan orang tua jika anak memiliki penghasilan sendiri.
EkonomiPemerintah mengevaluasi insentif pajak untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap investasi, lapangan kerja, dan produktivitas nasional.
EkonomiPemerintah Kota Mataram mencatat realisasi pajak hiburan dan restoran mencapai Rp42 miliar hingga September 2026. Angka tersebut kini mendekati target tahunan yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
HukumDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, meminta penundaan rotasi ratusan pegawai yang diputuskan pada masa jabatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu.
EkonomiWakil Menteri Keuangan Juda Agung menetapkan tiga prioritas utama reformasi perpajakan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat fondasi perpajakan nasional setelah masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa berakhir.
EkonomiDirektur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Untung Budiharto, meminta pemerintah menyetarakan kewajiban pelaporan data pembeli emas bagi seluruh pelaku usaha guna menjaga keadilan pasar.