13 artikel
EkonomiAnggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, mendesak Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan pelaksanaan pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai November 2026.
EkonomiPelaku usaha kini diwajibkan melaporkan data keuangan mereka melalui sistem Pelaporan Berbasis Pelaku Usaha (PBPK). Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pelaporan sektor bisnis.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak berencana menyelenggarakan lelang aset penunggak pajak secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun depan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) bersiap menerima data keuangan dari Penyelenggara Sistem Pembayaran (PBPK) untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pajak.
EkonomiPemerintah menjadwalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang di lokapasar mulai 1 November 2026, meski pelaku industri masih menanti kepastian aturan teknis pelaksanaannya.
EkonomiPembelian produk perawatan kulit dan layanan klinik kecantikan ternyata melibatkan unsur pajak. Ketentuan ini berlaku bagi barang serta jasa yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
EkonomiPemerintah telah menghimpun pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp57,23 triliun secara kumulatif hingga Agustus 2026, yang mencakup berbagai instrumen pajak elektronik.
HukumDitjen Pajak menegaskan wajib pajak tidak perlu panik saat menerima Surat Tagihan Pajak (STP) karena dokumen tersebut tidak selalu menandakan adanya pelanggaran besar dalam kewajiban perpajakan.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak berencana menggelar pelelangan aset penunggak pajak secara serentak di tingkat nasional pada tahun depan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
EkonomiDirektur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang di marketplace akan dimulai pada 1 Oktober 2026, meski pengumuman resmi DJP masih mencantumkan tanggal 1 November 2026.
EkonomiDirektorat Jenderal Pajak terus memperkuat regulasi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik guna mengoptimalkan penerimaan negara di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat.
EkonomiPemerintah mencatat penerimaan pajak ekonomi digital secara kumulatif mencapai Rp57,23 triliun hingga Agustus 2026, yang mencakup berbagai sektor transaksi elektronik nasional.