HukumKPK Tangkap 17 Orang dalam OTT HGB BPN Bogor
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor. Penindakan ini terkait pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk.
Artikel: Hukum
57 artikel ditemukan
Hukum
HukumGolkar Tanggapi Penangkapan Fahd A Rafiq oleh KPK
DPP Partai Golkar menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kadernya, Fahd A Rafiq, dalam operasi tangkap tangan pada Senin (14/9/2026).
HukumKPK Tangkap Dirjen ATR BPN dan Pejabat Pertanahan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait pengurusan Hak Guna Bangunan di wilayah Jabodetabek.
HukumFahd A Rafiq Terjaring OTT KPK Terkait Pengurusan HGB di BPN Kabupaten Bogor
KPK menangkap Ketua DPP Golkar Fahd A Rafiq dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor terkait pengurusan HGB. Penyidik juga menyita puluhan koper berisi uang sekitar Rp100 miliar dari kediaman pihak lain yang diduga terlibat.
HukumKPK Tangkap Politikus Golkar Fahd A Rafiq dan Pejabat BPN dalam OTT Kasus HGB Summarecon
Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait Hak Guna Bangunan Summarecon di BPN Kabupaten Bogor. Di antara yang ditangkap yaitu Ketua DPP Golkar Fahd A Rafiq, pejabat Kementerian ATR/BPN, hingga mantan Bupati Kebumen.
HukumSewa Mobil Dinas Samarinda Disorot KPK, Andi Harun Akui Cacat Kontrak dan Siapkan Pengembalian Overpayment
Masalah sewa mobil dinas Samarinda yang mencuat di KPK mendorong Andi Harun mengakui adanya cacat kontrak dan berkomitmen mengembalikan overpayment — namun angka pastinya belum dibuka.
HukumVonis Bebas Aktivis Lingkungan: Misran Toni Ungkap Perlakuan Seperti Teroris
Misrantoni, aktivis penolak hauling batu bara Kaltim, divonis bebas dalam kasus Muara Kate dan membuka perlakuan yang ia sebut seperti teroris selama ditahan.
HukumKPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Rita Widyasari Meski Mantan Bupati Kukar Sudah Bebas
KPK memastikan penyidikan kasus Rita Widyasari tetap berjalan meski mantan Bupati Kutai Kartanegara itu telah bebas, mencakup dua sprindik aktif.
HukumYayasan Melati Gugat Pemprov Kaltim secara Perdata atas Sengketa Aset Kampus di Samarinda
Sengketa aset Kampus Melati memasuki ranah hukum perdata. Yayasan Melati gugat Pemprov Kaltim di PN Samarinda demi kepastian hukum atas bangunan pendidikan.