17 artikel ditemukan
HukumAnggota Intelkam Polsek Cimanggis, Ipda Yayat Sudrajat, mengajukan pengunduran diri dari Polri. Langkah ini diambil di tengah pengusutan kasus suap Bupati Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group, Handojo Selamet Muljadi, pada Selasa (22/9/2026) terkait dugaan pemberian kepada oknum di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi menduga dana penunjang operasional fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada era Lukas Enembe mencapai angka triliunan rupiah.
HukumMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyatakan siap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk.
HukumWakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang melibatkan anggota kabinet terkait dugaan suap di Kementerian ATR/BPN.
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor serta gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi penangkapan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Senin (14/9).
HukumMenteri ATR/BPN Nusron Wahid absen dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa (15/9/2026). Ketidakhadiran ini terjadi setelah anak buahnya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi menaikkan status operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan dan sudah menetapkan tersangka.
HukumKomisi Pemberantasan Korupsi menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor. Penindakan ini terkait pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk.
HukumDPP Partai Golkar menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kadernya, Fahd A Rafiq, dalam operasi tangkap tangan pada Senin (14/9/2026).